Quiz : Human Rights and Reproductive Rights

Case Study

Four months ago in Dr OEM’s public hospital department, Ms H was treated for serious injuries caused by unskilled abortion. Ms H came to Dr OEM’s department from the hospital emergency department, where she had been admitted as an indigent (non-paying) patient unconscious and suffering heavy blood loss. When she regained consciousness under Dr OEM’s care, she explained that she had sought abortion from a retired nurse she knew who occasionally helped women in difficulty. Ms H did not want to give her own full name for fear that she might lose her high school status, if her school learned that she had obtained an abortion. Dr OEM treated Ms H as well as possible, but doubts that she will be able to bear a child in the future. Dr OEM has just been telephoned by a senior police officer to say that the officer wants to interview Dr OEM to find evidence against a resident of the area suspected of performing criminal abortions. The law has heavy penalties against abortion, and women are occasionally imprisoned for obtaining abortion. How should Dr OEM respond, in light of medical, ethical, legal, and human rights aspects of the case?

Please write your answer in a very short respond (no more than two pages). Submit your answer before 9.00 am today. You can answer in Bahasa Indonesia or English. We will ask your college randomly to type your answer and email it to class coordinator this evening/afternoon.

DO NOT WRITE YOUR NAME BUT STUDY INDENTIFICATION ONLY.

29 Comments »

  1. Melia Karmawati said

    Tanggapan terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh pihak RS Dr. OEM :

    1. Dari sisi medis :
    Sudah tepat dengan pemberian pertolongan di unit gawat darurat sesuai dengan kondidi pasien (gelisah, kehilangan darah banyak) meskipun tidak membayar. Yang akhirnya pasien baik keadaannya.

    2. Dari sisi etika :
    – Pemberian pertolongan pada kasus Ms H tanpa memandang status sosial ekonomi (tidak membayar) secara etika baik.
    – Meapor ke polisi atas dasar kasus kriminal dan kalau tidak melapor melanggar etika RS, kemungkinan akan terulang kasus yang sama.

    3. Dari sisi hokum/legal :
    Dalam kasus tersebut Dr. OEM’s memandang kasus criminal karena kasus
    4. Dari sisi HAM

  2. Priyanti Sutomo said

    Kasus:
    Seorang pasien Ny. H. datang ke dokter OEMS hospital karena kasus perdarahan (aborsi). Awalnya sudah meminta kepada seorang perawat. Pada akhirnya dokter OEMS memberikan pertolongan sebaik mungkin, lalu melaporkan ke polisi. Dr OEMS ada keraguan kelak wanita tersebut mempunyai anak lagi. Aborsi tersebut adalah karena kriminal

    Jawab:
    a. Secara medis
    RS dr OEMS sudah prosedural menyikapi kasus aborsi dengan aman

    b. Secara Ethical
    RS dr OEMS melanggar ethic karena tanpa persetujuan pasien melaporkan kasus ke polisi

    c. Secara Legal
    Sudah tepat karena tindakan tersebut dilakukan oleh petugas yang berwenang di tempat yang legal, lapor ke polisi karena aborsi tersebut kasus kriminal

    d. Hak Azasi Manusia
    – Dr OEMS menghargai hak pasien untuk merahasiakan identitas lengkap, tetapi disisi lain tidak mendapatkan identitas lengkap jika suatu saat diperkarakan akan mendapat kesulitan.
    – Pasien mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi
    – Pasien belum mendapatkan informasi kesehatan reproduksi
    – Pasien mendapat hak untuk hidup, karena dengan terjadi perdarahan sangat beresiko terjadi kematian jika tidak segera ditolong

  3. Rezky said

    Tanggapan Dr.OEM Terhadap Kasus Nn.H dari Beberapa Aspek:

    1. Medical : Dari segi Medis Dr.OEM mempunyai wewenang untuk
    Melakukan tindakan pertolongan terhadap kasus sisa aborsi
    yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang (paramedis),
    dalam hal ini Dr.OEM menolong menyelamatkan nyawa
    Nn.H.

    2. Ethic : Dari segi Ethic Dr.OEM tidak berhak melaporkan pada polisi
    tentang kasus Nn.H kecuali dalam keadaan tertentu diminta
    kesaksian di pengadilan.

    3. Legal : Dari segi Legal, tindakan Dr.OEM melakukan treatment
    kepada Nn.H dapat dipertanggung jawabkan karena dilakukan
    di institusi resmi, yaitu di rumah sakitnya.

    4. Human Right : Nn.H punya hak untuk memperoleh pertolongan agar dapat
    kembali sekolah dan menatap masa depannya, juga punya hak
    kasusnya dilindungi agar tidak diketahui oleh pihak sekolah
    yang dapat berakibat tidak dapat melanjutkan sekolahnya.

  4. Mohamad Iqbal Apriansyah said

    Aborsi di Indonesia masih merupakan masalah yang kontoversial, tidak saja dari sudut pandang kesehatan, tetapi juga dari sudut pandang hukum dan agama.

    Ada 3 hal yang mengatur tentang aborsi :
    1. Undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan dengan alasan apapun, aborsi adalah tindakan melanggar hokum.
    2. Undang-undang RI No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
    3. Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang menuliskan kondisi tertentu, bisa dilakukan tindakan medis tertentu.

    Dari kasus yang dipaparkan, kalau ditinjau dari segi hukum, sebaiknya dr. OEM menjelaskan yang sebenarnya terjadi kepada polisi. Karena bagaimana pun tindakan aborsi pada kasus tersebut melanggar hukum.

  5. Wahyuniati SIP said

    ID : 19885/PS/IKM/06
    Berdasarkan situasi saat tu maka seharusnya respon dr. Oem adalah tidak memberitahu petugas kepolisian tentang kasus aborsi oleh siswi H tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan :
    – secara medis siswi H adalah pasien yang harus dirawat dengan sebaik-baiknya, bagaimanapun keadaan atau latar belakang pasien itu. Apalagi baru saja ia mengalami perdarahan hebat dan tidak sadar. Jika diketahui polisi kasusnya tersebut, maka bisa saja proses investigasi selanjutnya akan mengurangi perawatan terhadap siswa H tersebut.
    – Secara etis dokter Oem harus menjaga kerahasiaan identitas pasiennya. Sebab jika identitasnya diketahui kesempatannya untuk melanjutkan sekolah bisa hilang. Juga kemungkinan untuk menghadapi tuntutan hukum yang berat.
    – Secara hukum memang sangat berat untuk dipertimbangkan karena ancaman hukuman adalah terhadap permpuan yang menggugurkan kandungannya, bukan terhadap orang yang melakukan aborsi terhadap si perempuan. Misalnya si perawat yang sudah pensiun itu.
    – Secara hak asasi manusia, khususnya hak reproduksi siswi H tersebut mempunyai hak untuk memutuskan apakah akan meneruskan kehamilannya atau tidak. Ia juga berhak untuk mendapatkan perawatan aborsi yang aman. Siswi itu juga berhak untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan, bukannya dipenjara.

  6. Alifah Nuranti said

    ID : 19910/PS/IKM/06
    Kasus tersebut dapat dilihat dari sisi:

    1. Medis:
     Dokter harus/wajib memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur pelayanan
     Dokter wajib menyelamatkan jiwa seorang pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang optimal
     Bila dibiarkan dapat mengancam jiwa pasien tersebut

    2. Etika kedokteran
     Dokter wajib menjaga sumpah dokter
     Dokter wajib menjaga rahasia pasiennya

    3. Hukum
     UU hukum pidana (KUHP) melarang keras dilakukan abrsi dengan alasan apapun sebagaimana diatu dalam pasal 283, 299 serta pasal 346 – 349 dengan hukuman penjara 4 tahun
     Melanggar UU no.23/1992 tentang kesehatan
     Tindakan Dr. Oem tersebut sudah benar karena tindakan aborsi yang ilegal yang dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten maka hal ini melanggar hukum. Bila dokter Oem tidak melaor maka dokter tersebut melindungi kejahatan

    4. Hak Asasi Manusia (Human Rights)
     Hak untuk hidup sejak konsepsi sampai usia lanjut
     Hak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak
     Hak untuk kesehatan reproduksi yang sehat bagi seorang wanita
     Hak melakukan aborsi dengan pertimbangan tertentu

  7. Toni Dwiyanto said

    Studi Kasus Unskilled Abortion

    1. Medic :

    Di bidang medis dr. ova mempunyai wewenang untuk menolong sisa aborsi dari perawatan pensiunan tersebut apalagi nona H sudah mengalami perdarahan yang tidak terkontrol dan sampai mengalami penurunan kesadaran.

    2. Etic :

    Dalam menolong pasien nona H, dr. Ova tidak perlu minta polisi atau menilpun polisi untuk sebagai saksi selama melakukan tindakan pertolonan terhadap nona H, kecuali dr. Ova diminta polisi untuk informasina, dr. Ova hanya menjelaskan saja sehubungan dengan pertolongan terhadap nona H yang telah aborsi oleh pensiunan perawat tsb. Sampa mengalami perdrahan yang idak terkontrol sampai penurunan kesadaran.

    3. Legal :

    Dr. Ova dalam menolong nona H di rumah sakit yang resmi/legal mempunyai ijin resmi dan dr. Ova mempunyai ijin praktek dokter.

    4. Hak Azasi Manusia :

    Nona H sebagai warga negara, sebagai perempuan mempunyai hak-hak reproduksi :
    1. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang terbaik.
    2. Nona H mempunyai hak memperoleh pelayann kesehatan yang dibutuhkan yang menyebbkannya sehat dan selamat.
    3. Nona H berhak memperoleh informasi yang tepat dan benar tentang hak reproduksinya.

  8. Popy Irawati said

    Dari kasus tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan :

    Dari segi medis, dr. OEM sudah tepat melakukan tindakan yang diakibatkan adanya perdarahan yang terjadi pada Ms. H . aborsi sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan perempuan terutama jika yang dilakukan oleh mereka yang tidak terlatih.

    Dari segi ethic tidak sesuai, dokter melaporkan kepada polisi seharusnya seorang dokter menjaga kerahasiaan pasiennya. Sehingga keamanan pada pasiennya terjaga.

    Dari segi legal melakukan aborsi sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku karena dilakukan oleh seorang perawat.

    Dari segi human right melanggar hak bayi untuk dapat hidup dari kandungan Ms. H.

  9. SRI ASTUTI WIHEL said

    1. Jika melihat kasus dari segi kedokteran, apa yang dilakukan Dr.Oem telah benar karena menolong pasien yang memerlukan pertolongan apalagi pasien dalam kondisi yang gawat karena mengalami perdarahan dan kasus segera ditolong.
    2. Dari segi hukum, tindakan aborsi memang dilarang dan apa yang dilakukan polisi sudah benar dengan menanyakan informasi pelaku aborsi supaya dapat di hokum.
    3. Dari segi etik, dalam etika kedokteran merahasiakan nama pasien adalah keharusan tapi untuk kasus penyelidikan aborsi sokter bisa memberikan informasi tentang pelaku aborsi.
    4. Dari segi hak asasi manusia, hak Ms H untuk melakukan aborsi karena sekolahnya tidak menginjinkan untuk hamil karena keadaan yang mendesak. Hak dokter juga untuk menolong kasus perdarahan yang terjadi.

  10. Muhamad Arvan said

    Empat bulan yang lalu seorang anak SMA melakukan abortus oleh seorang bidan yang sudah pensiun. Karena terjadi perdarahan diruuk ke salah satu rumah sakit mendapatkan pertolongan ke Dr OEMs. Kemudian informasinya sampai ke polisi kasus aborsi. Kemudian polisi menelepon Dr OEM.

    Dr. OEM mebritahukan.
    Dari Segi Medis
    Anak SMA yang melakukan aborsi pada seorang bidan adalah melanggar tindakan medis karena bidan hanya bisa melakukan persalinan normal. Menurut UU kesehatan No. 23 bahwa bidan hanya bisa menolong persalinan normal.

    Dari Segi Ethical.
    Dr. OEM sudah baik karena tidak mempublikasikan pada pihak yang tidak berkepentingan dan menjaga kerahasiaan kliennya.

    Dari Segi Legal.
    Dr. OEM tidak melakukan pelanggaran hukum, karena RS tidak melakukan aborsi.

    Dari Segi Hak Asasi Manusia.
    Anak sekolah telah melakukan HAM, karena melakukan aborsi

  11. Zuhdi Ahmad said

    Bagaimana pandangan medis,etik, legal dan HAM.

    1. Medis : terjadi abortus yang dilakukan oleh para medis yang telah pension yang mengakibatkan pasien MS. H banyak, kesadaran menurun dibawah ke rumah sakit di OEM yang mana sebelumnya telah dibawah ke pelayanan kesehatan yang tidak bias menanggani dari pendarahan yang banyak dilihat bahwa Ms telah melakukan aborsi dan dokter OEM memberikan pertolongan secara medis sesuai dengan keadaan pasien.

    2. Etik : Dokter OEM tidak berhak melaporkan kejadian ini kepada pihak polisi kecuali keluarga telah melaporkannya kepada pihak yang berwajib yang mana polisi hanya informasi kejadian pasien. Dokter OEM’s hanya menjelaskan sebatas kejadian pasien walaupun hal tsb sdh melanggar kode etik medis yang mana perawat tdk berhak melakukan aborsi.

    3. Legalnya : Dr. OEM’s melakukan treatment sesuai dengan keadaan pasiennya karena pasien memerlukan pengobatan yang ada dirumah sakitnya.

    4. HAM : Ms. H ingin sekolah kembali, dia ingin Kepala Sekolah tidak tahu akan apa yang dilakukan.
    – Ms. H berhak mendapatkan pertolongan yang layak dari medis supaya dia dapat sehat.
    – Bila dia sembuh maka dia bias melanjutkan sekolah sehingga masa depannya tidak terputus.

  12. Zuhdi Ahmad said

    19897/PS/IKM/06

    Bagaimana pandangan medis,etik, legal dan HAM.

    1. Medis : terjadi abortus yang dilakukan oleh para medis yang telah pension yang mengakibatkan pasien MS. H banyak, kesadaran menurun dibawah ke rumah sakit di OEM yang mana sebelumnya telah dibawah ke pelayanan kesehatan yang tidak bias menanggani dari pendarahan yang banyak dilihat bahwa Ms telah melakukan aborsi dan dokter OEM memberikan pertolongan secara medis sesuai dengan keadaan pasien.

    2. Etik : Dokter OEM tidak berhak melaporkan kejadian ini kepada pihak polisi kecuali keluarga telah melaporkannya kepada pihak yang berwajib yang mana polisi hanya informasi kejadian pasien. Dokter OEM’s hanya menjelaskan sebatas kejadian pasien walaupun hal tsb sdh melanggar kode etik medis yang mana perawat tdk berhak melakukan aborsi.

    3. Legalnya : Dr. OEM’s melakukan treatment sesuai dengan keadaan pasiennya karena pasien memerlukan pengobatan yang ada dirumah sakitnya.

    4. HAM : Ms. H ingin sekolah kembali, dia ingin Kepala Sekolah tidak tahu akan apa yang dilakukan.
    – Ms. H berhak mendapatkan pertolongan yang layak dari medis supaya dia dapat sehat.
    – Bila dia sembuh maka dia bias melanjutkan sekolah sehingga masa depannya tidak terputus.

  13. Astried Adhania said

    How should Dr. OEM respon in light of medical, ethical legal, and human right aspect of the case?

    Dr. OEM should to saw that law need to be changed to encourage nurses, midwivews and other health provider to learn safe, and effective abortion procedures. Postabortion care and counseling service should be apriority. Informative campaign and education should target a wide range of healthcare profesionall at-risk populations.

    Finally, a right-based approach to abortion provision should be implemented, then expand. This approach should emphasize right such as nondiscrimination and equality, dignity, freedom of information, protection of physical integrity and inclusion of individuals and group in the debate of issues and implementation of policies that affect them. Advocates, legislator and policymaker must generate political and professional will in order to change laws and ensure access to quality abortion and reproductive health service. Proponenents and opponents of legal abortion have the same goal, that of decreasing the abortion rate to levels as low as possible.

  14. Anjar Wati said

    Tugas Idenifikasi Ethic, legal human right

    Aborsi merupakan penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi dalam rahim, sebelum usia janin/fetus mencapai 20 minggu.
    Pelaksanaan aborsi menurut:
    a. UU kesehatan no 23/1992 pasal 1(1) disebutkan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dlakukan tindakan medis tertentu.
    b. KUHP pasal 283, 299 serta 346-349 melarang keras dilakukannya aborsi dengan alasan apapun diancam denga n hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun kepada seseorang yang memberi harapan kepasa seseorang perempuan bahwa kandungannya dapat digugurkan.Aborsi yang tdak aman merupakan penghentian kehamilan yang dlakukanoleh orang yang tak terlatih/kompeten menggunakan sarana yang tak memadahi sehingga menimbulkan banyak komplikasi bahkan kematian
    c. Banyaknya kematian akibat unsafe abortion disebabkan kurang kesadaran dari perempuan dan masyarakat tentang hak atas peayanan kesehatan , hak ini ditegaskan pula dalam paal 12 konfensi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan UU kesehatan. Dalam hal kesehatan reproduksi termasuk hak untuk membuat keputusan mengenai reproduksi yang bebas dari diskriminasi, paksaan dan kekerasan seperti yang di nyatakan dalam dokumen hak-hak azasi manusia(rekomendasi bab VII konferensi kependudukan dan pembangunan internasional di Kairo 1994.
    d. Berdasarkan nor ma yang berlaku dimasyarakat maka tina kan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun , dilarang karena bertentangan dengan norma hokum, norm a agama norma kesusilaan dan norma kesopanan.

  15. Rena Saja said

    Aborsi yang terjadi pada seorang siswi berdasarkan runtutan kejadian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut;
    a. Dari segi medis/medical
    Dari segi medis aborsi yang dilakukan oleh seorang siswi SMA dan dibantu oleh seorang bidan pensiunan tidak diperkenankan secara medis sehingga ini termasuk unsafe abortion. Bidan hanya diperbolehkan untuk membantu kehamilan dan persalinan yang normal. Jadi walaupun ada indikasi medis, bidan tetap tidak diperbolehkan. Dari segi medis Oem harus melakukan bantuan.

    b. Dari segi ethical/ etik
    Dari segi etik justru bidan pensiunan yang membantu melakukan aborsi melanggar kode etik kebidanan (IBI), dan mungkin motivasi dari bidan tersebut hanya untuk mencari uang. Disisi lain siswi tersebut melanggar etika karena mengetahui bahwa dirinya masih sekolah tetapi ia dapat melakukan hubungan sex pra nikah, hamil dan ingin melakukan abortus. Dari segi etis DR Oem tidak dapat menjelaskan secara rinci melalui telepon.

    c. Dari segi legal
    Secara hokum di Indonesia tidak melegalkan aborsi yang tidak memiliki indikasi medis. Sehingga bidan dan siswi tersebut telah melakukan tindakan criminal yang melanggar hokum.

    d. Dari segi HAM
    Sesuai dengan konsep HAM, maka tindakan aborsi tersebut telah melanggar HAM karena HAM itu berlaku bagi manusia sejak masa konsepsi. Jadi meskipun masih janin ia telah memiliki hak untuk hidup. Oleh karena itu bidan yang membantu aborsi dan siswi SMA tersebut telah melanggar HAM dari janin tersebut untuk hidup.
    Dari segi HAM Dr Oem baru boleh menjelaskan ketika diminta kesaksian di pengadilan.

  16. Persepsi terhadap tindakan aborsi setiap Negara berbeda-beda . Ada beberapa Negara yang melegalkan praktek aborsi namun ada juga yang melarang praktik aborsi. Jadi praktek aborsi disesuaikan dengan hokum dan budaya setempat. Menanggapi dari kasus Dr Oem dan pasiennya ( yang melakukan aborsi ), maka kita harus melihat kasus dari segi medis, etika , hokum dan hak asasi manusia. Jika dilihat dari segi medis, Dr Oem telah melakukan hal yang benar dengan menolong pasiennya yang pada saat itu tidak sadarkan diri dan mengalami perdarahan yang hebat. Dan ditngan Dr Oemlah sehingga pasiennya dapat melewati masa kritis. Dr Oem telah melakukan tindakan yang benar sesuai dengan etika medis, karena telah memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuannya, tanpa berpikir panjang dan secepat mungkin. Namun , mungkin karena komplikasi pasien yang sangat berat menyebabkan pasiennya memiliki kemungkinan tidak dapat memiliki anak lagi dimasa depan.
    Masalah yang dihadapi Dr Oem memang sangat dilematis. Disatu sisi dia harus menolong pasien sebagai etika medis seorang dokter, namun disisi lain Dr Oem berbenturan dengan aspek hukum. Dalam kasus ini praktek aborsi merupakan praktek yang ilegal, sehingga ancaman akibat dari tindakan iniadalah penjara. Hukuman penjara tidak hanya mengancam orang atau wanita yang mengaborsi janinya tetapi juga mengancam tenaga atau orang yang melakukan / membantu aborsi. Memang dalam kasus ini, yang telah membantu melakukan aborsi adalah suster yang sudah pensiun, padahal dalam etika medis, seorang suster tidak memiliki otoritas untuk melakukan praktek medis , karena sebenarnya suster bertugas untuk membantu dokter pada saat pemeriksaan atau tindakan medis.
    Jika dilihat dari aspek hak asasi manusia ( HAM ), praktek aborsi dapat dilihat dari dua sisi ,yaitu prochoice atau prolife. Dimana kedua sisi tersebut sangat bertolak belakang . Disatu sisi prochoice adalah satu sisi yang mendukung tindakan aborsi, Karena mereka menganggap bahwa keputusan untuk melahirkan atau tidak melahirkan adalah hak dari setiap individu ( dalam hal ini ibu yang mengandung ). Namun disisi lain jika kita melihat dari prolife, maka kelompok ini menganggap atau berpendapat bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Dalam hal ini hak hidup berada pada janin yang dikandung ibu. Sejak konsepsi janin sudah memiliki hak untuk hidup.
    Jadi dalam kasus ini, dokter Oem tidak bersalah, karena ia hanya menjalankan tugasnya sebagai dokter. Dan dokter masih bias tetap untuk mempertahankan, untuk merahasiakan identitas pasien . Tapi jika polisi memiliki surat perintah, maka mungkin dapat dilihat kembali. Jika mau menghukum adalah anak melakukan aborsi atau suster yang telah melakukan aborsi, sehingga tergantung pada hukum yang telah berlaku di masing – masing Negara.

  17. Vinky Koy said

    Respon Dr. OEM’S public hospital departemen :
    • Dari segi Etika kedokteran. Dr OEM’S public hospital departemen telah melaksanakan tugas dan keawjibannya untuk menolong dan memberikan bantuan secepatnya terhadap pasien yang dating untuk memperoleh bantuan/ pertolongan terutama dalam keadaan gawat darurat . Dalam hal ini pasien dating dalam keadaan tidak sadar dan menderita perdarahan yang hebat. Melalui pertolongan yang diberikan oleh Dr. OEM’S Public Hospital department pasien tersebut dapat melalui masa krisisnya. Dengan demikian Dr OEM’S Public Hospital Depratemen telah melaksanakan prosedur penanganan pasien sesuai dengan etika kedokteran dan etika pengobatan karena telah memberikan pertolongan secepat mungkin kepada pasien yang dating sesuai dengan konjulensi dan sesuai dengan SUP yang berlaku.
    • Dan segi etika kedokteran, dokter harus merahasiakan identitas dan status medis pasien kecuali dengan persetujuan pasien dan untuk kepentingan hokum.
    • Secara etika profesi, perawat tidak diperkenankan untuk membuka/ praktek kedokteran dalam hal ini melaksanakan unsafe abortion terhadap dari segi hokum praktek ini juga tidak diperkenankan atau illegal
    • Dari segi human rights praktek aborsi dapat ditinjau dari pro choice dan pro life. Dimana kedua sisi tersebut sangat bertolak belakang. Ms.H, melakukan aborsi karena kehamilan yang tidak diinginkan mengingat usia nya masih dibawah umur dan masih bersekolah. Apabila sekolah tahu dia melakukan aborsi maka dia akan dikeluarkan dari sekolah. Sedangkan keputusan untuk melahirkan atau tidak, merupakan hak-hak azazi manusia.

  18. Syamsul Anam said

    A.Respon Dr.OEM dilihat dari sudut pandang Medis,apa yang dilakukan Dr.OEM sudah
    Benar karena berupaya memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh klien dalam hal
    Ini adalah MS. H yang dating dengan kebingungan dan banyak kehilangan darah
    pasca melakukan aborsi dari tenaga yang tidak mempunyai keahilan untuk melakukan
    aborsi.

    B.Dari sudut pandang etik.
    Dalam etika yang ada adalah baik/benar. Ms H datang dengan tidak membayar dan
    Tetap mendapatkan pelayanan yangmemadai dari Dr.OEM , berarti DR.OEM dari
    Segi etika sudah benar. Tetapi manakala Dr.OEM mulai menceritakan kasus Ms.H
    Dan meminta Polisi melakukan Interviw pada Ms.H maka dari sisi etika kurang benar.

    C.Dari aspek Legal/Low.
    Dr.OEM sudah benar telpon/melaporkan kasus tersebut ke Polsi karena dia tahu
    Bahkan kasus tersebut termasuk kasus Abortus krimnal walaupun dia sendiri tidak
    Melakukanya.kasus Abortus criminal menurut KUH Pidana jelas tidak diperbolehkan
    Baik oleh orang yang melakuka langsung maupun orang-orang yang terlihat dalam
    Upaya-upaya abortus criminals.

    D.Dari Aspek Human Righ
    Dr.OEM sudah tepat memberikan pelayanan yang dibutuhkan Ms.H sesuai dengan
    Pasal 9 UU N0.39 Th.1999 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk didup
    Mempertahankan hidup dan meningkatkan tarap kehidupan.
    Akan tetapi tindakan Dr.OEM melaporkan kasus tersebut ke Polsi melanggar hak asasi
    manusia karena hal-hal yang diceritakan Dr.Oem tersebut bias saja menjadi suatu yang
    privasi bagi Ms.H.

    No.Mhs.19926/Ps/IKM/06

  19. Dwi Winarni said

    Tindakan abortion adalah merupakan tindakan kriminalitas yang melanggar hukum pidana atau melanggar KUHP pasal 283, 299 serta pasal 346, 349 dijelaskan melarang keras dilakukan aborsi dengan alasan apapun, pasal 299 siapa yang melakukan aborsi dijerat hukuman penjara selama 4 tahun. Melihat kasus tersebut dari segi :
    Medical : warga negara teteap memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, dan kewajiban memberikan, menyediakan fasilitas pelayanan aborsi. Kalau dilihat dari keadaannya darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu atau janin. Dalam Undang-undang Kesehatan, tindakan medis dalam bentuk apapun dilarang karena bertentangan dengan norma.
    Etika : dokter menjaga sumpah kedokterannya, menjaga kerahasiaan pasien.
    Legal, dokter melakukan aborsi dianggap legal karena penanganan aborsi yang dilakukan dokter karena aborsi yang sudah berlangsung, pendarahan banyak akibat tindakan perawat yang tidak terampil, penanganan aborsi sehingga mengancam jiwa remaja tersebut. Dokter membersihkan janin yang sebagian telah keluar.
    HAM, remaja tersebut mempunyai hak atas kerahasiaan pribadinya, hak untuk menentukan dirinya.

  20. Oberlin Kurniawan said

    Studi kasus

    Kasus nona H yang mengalami komplikasi akibat Unsafe aborsi di tinjau dari aspek Medis, Etika, Hukum dan Hak azasi manusia.

    Kasus kejadian Unsafe Aborsi merupakan hal yang sangat penting untuk di kaji baik dari aspek medis, hukum dan hak azasi manusia sesuai perkembangannya di bidamg ilmu kesehatan masyarakat maupun hak azasi manusia sebagaimana contoh kasus yang menimpa nona H, yang di rujuk ke RS Dr.Oem karena mengalami komplikasi akibat unsafe aborsi. Banyak kasus yang menimpa nona H tidak terungkap di masyarakat. Kasus aborsi biasanya di lakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan umumnya di kerjakan oleh orang yang bukan ahlinya atau dengan prosedur standar medis yang sangat rendah.

    Banyak kasus unsafe aborsi mangalami komplikasi yang sangat hebat bahkan menjadi kematian para wanita, seperti terjadi perdarahan pada uterus, infeksi serta keracunan. Dari aspek medis, melegalkan aborsi sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil asalkan tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan para wanita. Banyak wanita yang tidak menginginkan anak atau mengalami kehamilan yang tidak di inginkan melakukan tindakan aborsi sendiri atau dengan cara sembunyi-sembunyi minta pertolongsn dokter, bidan bahkan dukun. Tindakan aborsi yang legal dapat meningkatkan derajat kesehatan kaum wanita, karena cenderung mencari pertolongan oleh dokter ahli dan memperoleh perawatan sesuai dengan standar medik yang baik. Namun karena aturan yang melarang adanya tindakan aborsi, maka cenderung orang melakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan sering ditangani oleh orang yang tidak ahli atau menggunakan prosedur medis yang baik.

    Dinegara-negara yang melegalkan aborsi, ternyata kasus kematian atau komplikasi yang diakibatkan kejadian unsafe aborsi sangat rendah. Namun pada kasus unsafe aborsi justru memunculkan banyak resiko seperti komplikasi, perdarahan, sepsis, trauma vagina, servix maupun uterus. Sebagi perbandingan bahwa Belanda yang undang-undangnya memberi kebebasan untuk mengakses aborsi dan kontrasepsi justru yang menjadi salah satu negara yang tingkat kejadian tindakan aborsinya paling rendah di dunia.

    Negara-negara yang melarang tindakan aborsi umumnya adalah negara-negara yang sedang berkembang bekas negara jajahan. Hukum yang melarang aborsi adalah berasal dari hukum zaman kolonial yang sudah berumur ratusan tahun, sedangkan bangsa eropa sendiri sejak puluhan tahun yang lalu justru telah menghapus undang-undang larangan aborsi tersebut. Upaya untuk melegalkan aborsi sesunguhnya akan dapat meningkatkan derajat kesehatan reproduksi wanita. Sebaliknya unsafe aborsi atau kematian yang disebakan oleh unsafe aborsi, ternyata angka kejadiannya sangat tinggi terutama di negara-negara yang melarang praktek aborsi.

    Kasus yang menimpa nona H yang melakukan tindakan unsafe aborsi harus dinilai dengan bijaksana dan adil serta harus dikaji lebih mendalam.andaikan saja ada kemudahan untuk mengakses pelayanan aborsi yang aman dan legal maka kasus yan menimpa nona H mungkin tidak akan terjadi. Melegalakan aborsi akan membawa manfaat bukan saja bagi para wanita tetapi juga bagi anak-anak mereka, keluarga serta masyarakat untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

    Kaum wanita akan selalu melakukan aborsi dan terus malakukannya, tidak ada kaitan langsung dengan hukum, larangan agama atau norma-norma sosial. Walaupun perdebatan tentang etis atau tidaknya aborsi masih langsung, namun catatan tentang kasus-kasus unsafe aborsi membawa pesan yang tidak terbantahkan. Bahwa akses untuk melakukan aborsi yang aman dan legal sejatinya akan meningkatkan derajat kesehatan kaum wanita.

  21. Karnasih said

    Tanggapan:
    1. Dari sudut pandang medik
    DR. OEM telah benar sesuai prosedur penatalaksanaan pasien kegawat daruratan. Melakukan perawatan dan pengobatan pada Nn. H. pasien aborsi (menyelamatkan Nn. H).

    2. Etik
    DR. OEM menghargai hak Nn. H. yakni tidak menuntut identitas data dengan lengkap. DR. OEM merawat Nn. H tanpa memandang sosial, ekonomi dan penyebabnya.

    3. Legal
    DR. OEM telah bertindak sesuai prosedur dengan langkah menyelamatkan nyawa pasien terlebih dahulu. Beliau tahu dan mengerti abortus ilegal menyalahi Undang-Undang, sehingga melaporkan kasus ini pada pihak berwajib.

    4. Human Rights
    Nn. H. telah melanggar HAM, dimana telah melakukan pelanggaran 1). tidak menghargai hak janin untuk hidup dan berkembang (merampas hak janin). 2). adanya korban, dengan membunuh janin.
    Walaupun dalam hakhak reproduksi di Indonesia diberikan suatu kebebasan untuk menentukan kesehatan reproduksi bagi setiap perempuan. Dalam kasus ini hak mempunyai anak, jumlah, waktu hamilnya, dimana melahirkannya dan siapa penolongnya. Tetapi hak-hak reproduksi tersebut bertujuan untuk memajukan kehidupan dan hubungan pribadi yang baik, bukan melindungi tindakan aborsi yang ilegal.

    Karnasih Tjiptaningrum, Skom

  22. Leeliek Falupi said

    Kejadian dalam kasus tersebut seharusnya tidak boleh terjadi, karena:

    * secara medis tidak boleh dilakukan oleh seorang perawat ataupun dokter umum karena tidak sesuai dengan disiplin ilmu, padahal dalam hak reproduksi dinyatakan setiap orang berhak memperoleh standar pelayanan kesehatan reproduksi yang terbaik. Ini berarti penyedia pelayanan harus memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas dengan memperhatikan kebutuhan klien, sehingga menjamin keselamatan dan keamanan klien.

    *secara etik, seorang Dokter mempunyai kode etik bahwa akan menjaga rahasia klien dan menghargai/menghormati manusia sejak dalam kandungan tetapi dalam prakteknya (sesuai kasus), Dr. Oem harus melakukan interview dengan petugas kepolisian untuk mengungkap apakah kasus tersebut sebagai tindak kriminal atau tidak, padahal kalau secara kronologis kasus tersebut termasuk abortus kriminal kalau hal ini disampaikan kepada polisi berarti dia tidak menjaga kode etik profesi dan sumpah dokternya, kecuali ada permintaan resmi untuk keperluan pengadilan.

    *apabila permintaan interview disertai dengan permintaan resmi untuk keperluan pengadilan, secara legal Dr. Oem harus memberikan informasi tersebut apabila tidak memberikan informasi dia akan kena sanksi. padahal sesuai tanggung jawabnya Dr. Oem harus memberikan pertolongan tersebut di UGD karena pasien (Ms. H) dalam kondisi gawat darurat, tetapi perlu dikaji kembali apakah di UGD telah ada SOP yang memberikan/menyatakan tindakan Dr. Oem sesuai prosedur pelayanan.

    *apabila dilihat dari sisi hak azasi manusia, sebelum melakukan pertolongan dengan aborsi sebaiknya Dr. Oem melakukan komunikasi kepada pasien (Ms. H) untuk menentukan pilihan sesuai haknya tanpa mengabaikan keselamatan pasien.

  23. Dewi Rokhanawati said

    Jawab :

    1. Respon Dr OEM secara aspek medis dalam masalah Ms H adalah masalah Unskilled Abortion karena Dr OEM seharusnya berkonsultasi dengan dr Obsgyn yang lebih kompeten dibidangnya yaitu masalah kesehatan reproduksi wanita, dalam hal ini penanganan aborsi
    2. Dari aspek Ethical : dalam hal ini Dr OEM sudah melanggar kode etik kedokteran, karena seharusnya Dr OEM berbicara (mengenai kasus aborsi ini), bukan dr obsgyn yang lebih kompeten untuk menangani dan sekaligus berwenang dalam penanganan kasus Ms H.
    3. Dari aspek legal : yang dilakukan Dr OEM adalah legal, karena dia melakukan penanganan kasus tersebut didalam kantor (Departemen Hospital) yang pasti ada surat ijnnya untuk praktek. Dan Dr OEM sudah melakukan intervensi sesuai dengan kompetensinya sebagai dr, karena dia bukan melakukan aborsi, melainkan hanya melakukan pengobatan lanjutan.
    4. Dari aspek Human Right : Dr OEM sudah melanggar Hak Asasi Manusia untuk masalah kesehatan reproduksi Ms H karena tidak sesuai standar melakukan pengobatan terhadap Ms H. Karena didalam hak reproduksi telah dijabarkan bahwa setiap orang termasuk Ms H berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang terbaik dan berkualitas dengan memperhatikan kesehatan Ms H, sehingga menjamin keselamatan dan keamanan kliennya (Ms H).

  24. Istri Bartin said

    Jawab :
    1. Secara medis dr.OEM`s bertindak dengan benar karena menolong Ms H (untuk menjaga keselamatan Ms H)
    2. Secara Ethica, dr.OEM`s tidak seharusnya atau secepatnya melaporkan kepada polisi, kecuali bila ada ijin dan atau ada permintaan dari pengadilan
    3. Secara legal, yang dilakukan oleh petugas dr.OEM`s tepat karena dilakukan oleh petugas yang berwenang , ditempat yang legal, dengan melapor pada polisi itu tidak melanggar hukum
    4. Dari aspek hak asasi manusia
    – Mendapat perlindungan dan pelayanan kesehatan reproduksi
    – Mendapat kerahasiaan pribadi dalam kesehatan reproduksinya
    – Pasien berhak mendapatinformasi tentang kesehatan reproduksinya
    – Pasien mendapat hak untuk hidup, bila perdarahan tidak segera ditolong maka dapat berefek pada kematian.

  25. Agustina Seran said

    IDENTIFIKASI KASUS
    Dalam kasus ini jika dilihat dari segi medik, apa yang sudah dilakukan oleh pihak dari RS.OE, sudah benar dan tidak menyalahi aturan sebab pihak RS lebih mendahulukan untuk menyelamatkan pasien terlebih dahulu. Dalam kasus ini pasien dating dalam keadaan tidak sadar, kehilangan banyak darah. Menurut prosedur kesehatan pihak RS dari OEM, sudah benar-benar merawat orang yang membutuhkan pertolongan, sebab jika tidak segera ditolong, darah yang dikeluarkan pasien akan semakin banyak dan dapat menyebabkan kematian.
    Dari aspek/segi kode etik kedokteran, seorang dokter harus dapat menjaga kerahasiaan identitas pasiennya. Dalam kasus ini, pasien merupakan seorang siswi pelajar SMU, pasien tidak menyebutkan identitasnya secara lengkap, karena takut diketahui oleh pihak sekolah dan dikeluarkan. Jadi sudah seharusnya pihak RS dapat merahasiakan identitas pasien tersebut kepada pihak kepolisian.
    Namun jika dilihat dari segi hokum, pihak RS memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan yang ada, sebab warga Negara berhak mematuhi hokum dan undang-undang yang ada. Jika dilihat dari segi hokum pihak RS tidak melanggar hokum, karena telah menolong orang yang membutuhkan pertolongan.
    Dari segi HAM, pihak RS memiliki hak untuk memberikan pertolongan dan menyelamatkan jiwa orang. Sedangkan hak MS>H harus mendapatkan perawatan, mempunyai hak untuk hidup dan diberikan perawatan yang sama dengan orang lain.

  26. Astried Adhania R said

    How should Dr. OEM respon in light of medical, ethical legal, and human right aspect of the case?

    Dr. OEM should to saw that law need to be changed to encourage nurses, midwivews and other health provider to learn safe, and effective abortion procedures. Postabortion care and counseling service should be apriority. Informative campaign and education should target a wide range of healthcare profesionall at-risk populations.

    Finally, a right-based approach to abortion provision should be implemented, then expand. This approach should emphasize right such as nondiscrimination and equality, dignity, freedom of information, protection of physical integrity and inclusion of individuals and group in the debate of issues and implementation of policies that affect them. Advocates, legislator and policymaker must generate political and professional will in order to change laws and ensure access to quality abortion and reproductive health service. Proponenents and opponents of legal abortion have the same goal, that of decreasing the abortion rate to levels as low as possible.

    In light of medical, Dr. OEM must be take care priority of medical legal aspect. The medical legal aspect overview to take save child and mother priority. These goals can be met by increasing access to techniques such as MVA and Medical Abortion.

  27. Ina Agustina said

    Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan :

    1. Tanggapan terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh Dr. Oem

    Segi Medis : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang dokter, Dr. Oem telah melakukan tindakan yang benar dengan menolong pasien (Ms. H) yang pada saat itu tidak sadarkan diri dan mengalami pendarahan yang hebat akibat dari aborsi tidak aman (unsafe abortion).Dengan pertolongan yang diberikan Dr. Oem,pasien dapat melewati masa krisisnya sehingga dapat sadarkan diri kembali.

    Segi Etik : Dr. Oem telah melakukan tindakan yang benar sesuai dengan sumpah profesi dokter yaitu menjalankan tugas dengan cara yang terbaik dan bertanggung jawab. Dr. Oem telah melaksanakan prosedur penanganan pasien sesuai dengan etika pengobatan dan sesuai dengan SOP yang berlaku.

    Segi Legal : Tindakan polisi mewawancarai Dr. Oem untuk memperoleh informasi mengenai pelaku aborsi dibenarkan karena kasus aborsi yang dialami Ms H adalah melanggar hukum sesuai dengan UU RI no 1 tahun 1946 pasal 283 dan 299 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pindana (KUHP) yang menjelaskan dengan alasan apapun aborsi adalah tindakan melanggar hukum.Kesediaan Dr. Oem untuk diwawancarai polisi adalah benar sesuai dengan UU RI no 29 tahun 2004 tentang praktek Kedokteran, pasal 48 bahwa rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakkan hukum, permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.Tindakan polisi dan kesediaan Dr. Oem diatas dibenarkan karena kasus aborsi yang dialami Ms H adalah melanggar hukum sesuai dengan UU RI no 1 tahun 1946 pasal 283 dan 299 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan dengan alasan apapun aborsi adalah tindakan melanggar hukum.

    Segi Human Right : Dalam memberikan pertolongan pada kasus Ms. H dari sisi kemanusiaan, Dr. Oem tidak memandang status sosial ekonomi. Walaupun Ms H adalah pasien tidak mampu tetapi tetap dilayani dan segera diberikan pertolongan.

    2. Tanggapan terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh pensiunan perawat

    Segi Medis : Tindakan aborsi yang dilakukan oleh pensiunan perawat terhadap Ms H adalah tidak benar karena melanggar UU Kesehatan no 23 tahun 1992 pasal 50 bahwa tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya dalam UU Kedokteran no 29 tahun 2004 pasal 35 ayat 1 g disebutkan bahwa Dokter atau Dokter Gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimilikinya.

    Segi Etika : Tindakan aborsi yang dilakukan oleh pensiunan perawat adalah melanggar kode etik medis karena melakukan tindakan penguguran kandungan bukanlah wewenang dan tanggung jawab profesi perawat. Bila harus terjadi penguguran kandungan karena alasan mengancam keselamatan ibu maka yang harus melakukannya adalah petugas medis yang berwenang menanganinya seperti Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan

    Segi Legal : Tindakan aborsi yang dilakukan oleh pensiunan perawat dapat dikenai pidana sesuai dengan UU Kesehatan no 23 tahun 1992 pasal 80 ayat 1 bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 UU Kesehatan no 23 tahun 1992, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
    Tindakan aborsi yang dilakukan oleh pensiunan perawat terhadap Ms H adalah melanggar hukum karena sesuai dengan UU RI no 1 tahun 1946 pasal 283 dan 299 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan dengan alasan apapun aborsi adalah tindakan melanggar hukum

    Segi Human Right : Sesuai dengan arus pemikiran tentang hak asasi dan hasil ICPD Cairo 1994 yang kemudian dikenal dengan right base approach. Dalam konferensi tersebut penekanan dilakukan terhadap 3 isu pokok yaitu dignity of individual, human rights dan sosial values. Untuk itu tindakan aborsi yang dilakukan oleh pensiunan perawat tersebut telah melanggar human rights. Hak azasi manusia berlaku bagi manusia sejak masa konsepsi. Jadi sejak masih janin, ia telah mempunyai hak untuk hidup. Untuk itu tindakan aborsi oleh pensiunan perawat telah melanggar Hak Azasi Manusia dari janin tersebut untuk hidup.

    3. Tanggapan terhadap keputusan aborsi yang dilakukan oleh Ms H dan keinginan Ms H merahasiakan identitas lengkapnya.

    Segi Hukum : Keputusan melakukan aborsi oleh Ms H terhadap janin yang
    dikandungnya adalah tidak benar karena melanggar UU RI no 1 tahun 1946 pasal 283 dan 299 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pindana (KUHP) yang menjelaskan dengan alasan apapun aborsi adalah tindakan melanggar hukum

    Segi Etik : Keinginan Ms H merahasiakan identitas lengkapnya adalah tidak benar karena melanggar UU RI nomer 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasal 53 ayat 1 bahwa pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai kewajiban memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.

    Segi Human Right : Sesuai dengan arus pemikiran tentang hak asasi dan hasil ICPD Cairo 1994 yang kemudian dikenal dengan right base approach. Dalam konferensi tersebut penekanan dilakukan terhadap 3 isu pokok yaitu dignity of individual, human rights dan sosial values. Keputusan aborsi yang dilakukan oleh Ms H tersebut telah melanggar human rights. Hak azasi manusia berlaku bagi manusia sejak masa konsepsi. Jadi sejak masih janin, ia telah mempunyai hak untuk hidup. Untuk itu keputusan aborsi oleh Ms H telah melanggar Hak Azasi Manusia dari janin tersebut untuk hidup.

  28. ina agustina said

    Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan :

    1. Tanggapan terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh Dr. Oem

    Segi Medis : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang dokter, Dr.
    Oem telah melakukan tindakan yang benar dengan menolong pasien (Ms. H) yang pada saat itu tidak sadarkan diri dan mengalami pendarahan yang hebat akibat dari
    aborsi tidak aman (unsafe abortion).Dengan pertolongan yang diberikan Dr. Oem,
    pasien dapat melewati masa krisisnya sehingga dapat sadarkan diri kembali.

    Segi Etik : Dr. Oem telah melakukan tindakan yang benar sesuai dengan sumpah
    profesi dokter yaitu menjalankan tugas dengan cara yang terbaik dan bertanggung jawab. Dr. Oem telah melaksanakan prosedur penanganan pasien sesuai dengan etika
    pengobatan dan sesuai dengan SOP yang berlaku.

    Segi Legal : Tindakan polisi mewawancarai Dr. Oem untuk memperoleh informasi mengenai pelaku aborsi dibenarkan karena kasus aborsi yang dialami Ms H adalah melanggar hukum sesuai dengan UU RI no 1 tahun 1946 pasal 283 dan 299 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pindana (KUHP) yang menjelaskan dengan alasan apapun aborsi adalah tindakan melanggar hukum.Kesediaan Dr. Oem untuk diwawancarai polisi adalah benar sesuai dengan UU RI no 29 tahun 2004 tentang praktek Kedokteran, pasal 48 bahwa rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakkan hukum, permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.Tindakan polisi dan kesediaan Dr. Oem diatas dibenarkan karena kasus aborsi yang dialami Ms H adalah melanggar hukum sesuai dengan UU RI no 1 tahun 1946 pasal 283 dan 299 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan dengan alasan apapun aborsi adalah tindakan melanggar hukum.

    Segi Human Right : Dalam memberikan pertolongan pada kasus Ms. H dari sisi kemanusiaan, Dr. Oem tidak memandang status sosial ekonomi. Walaupun Ms H
    adalah pasien tidak mampu tetapi tetap dilayani dan segera diberikan pertolongan.

    2. Tanggapan terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh pensiunan perawat

    Segi Medis : Tindakan aborsi yang dilakukan oleh pensiunan perawat terhadap Ms H adalah tidak benar karena melanggar UU Kesehatan no 23 tahun 1992 pasal 50 bahwa tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya dalam UU Kedokteran no 29 tahun 2004 pasal 35 ayat 1 g disebutkan bahwa Dokter atau Dokter Gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimilikinya.

    Segi Etika : Tindakan aborsi yang dilakukan oleh pensiunan perawat adalah melanggar kode etik medis karena melakukan tindakan penguguran kandungan bukanlah wewenang dan tanggung jawab profesi perawat. Bila harus terjadi penguguran kandungan karena alasan mengancam keselamatan ibu maka yang harus melakukannya adalah petugas medis yang berwenang menanganinya seperti Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan

    Segi Legal : Tindakan aborsi yang dilakukan oleh pensiunan perawat dapat dikenai pidana sesuai dengan UU Kesehatan no 23 tahun 1992 pasal 80 ayat 1 bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 UU Kesehatan no 23 tahun 1992, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

    Tindakan aborsi yang dilakukan oleh pensiunan perawat terhadap Ms H adalah melanggar hukum karena sesuai dengan UU RI no 1 tahun 1946 pasal 283 dan 299
    tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan dengan alasan apapun aborsi adalah tindakan melanggar hukum

    Segi Human Right : Sesuai dengan arus pemikiran tentang hak asasi dan hasil ICPD
    Cairo 1994 yang kemudian dikenal dengan right base approach. Dalam konferensi
    tersebut penekanan dilakukan terhadap 3 isu pokok yaitu dignity of individual,
    human rights dan sosial values. Untuk itu tindakan aborsi yang dilakukan oleh
    pensiunan perawat tersebut telah melanggar human rights. Hak azasi manusia
    berlaku bagi manusia sejak masa konsepsi. Jadi sejak masih janin, ia telah mempunyai hak untuk hidup. Untuk itu tindakan aborsi oleh pensiunan perawat telah melanggar Hak Azasi Manusia dari janin tersebut untuk hidup.

    3. Tanggapan terhadap keputusan aborsi yang dilakukan oleh Ms H dan keinginan
    Ms H merahasiakan identitas lengkapnya.

    Segi Hukum : Keputusan melakukan aborsi oleh Ms H terhadap janin yang
    dikandungnya adalah tidak benar karena melanggar UU RI no 1 tahun 1946 pasal
    283 dan 299 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pindana (KUHP) yang
    menjelaskan dengan alasan apapun aborsi adalah tindakan melanggar hukum

    Segi Etik : Keinginan Ms H merahasiakan identitas lengkapnya adalah tidak benar
    karena melanggar UU RI nomer 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasal 53
    ayat 1 bahwa pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai
    kewajiban memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.

    Segi Human Right : Sesuai dengan arus pemikiran tentang hak asasi dan hasil ICPD
    Cairo 1994 yang kemudian dikenal dengan right base approach. Dalam konferensi
    tersebut penekanan dilakukan terhadap 3 isu pokok yaitu dignity of individual,
    human rights dan sosial values. Keputusan aborsi yang dilakukan oleh Ms H tersebut telah melanggar human rights. Hak azasi manusia berlaku bagi manusia sejak masa konsepsi. Jadi sejak masih janin, ia telah mempunyai hak untuk hidup. Untuk itu keputusan aborsi oleh Ms H telah melanggar Hak Azasi Manusia dari janin tersebut untuk hidup.

  29. Imelda said

    Tanggapan dr OEM terhadap pihak kepolisian perihal kasus post aborsi yang ditanganinya :
    1.Dari segi medis : Tindakan aborsi adalah tindakan yang beresiko terutama bila dilakukan oleh yang tidak berwenang, dalam kasus ini pensiunan perawat. Aborsi sangat berbahaya karena dapat menyebabkan infeksi, sepsis, dan perdarahan seperti nn H dan dapat berakibat kematian. Bila selamat pun akan mengalami kesulitan dalam reproduksi bahkan bisa seperti Nn H yang sulit memperoleh anak lagi nantinya.

    2.Dari segi Etika : dr OEM harus memegang teguh etika kedokteran yang menyatakan kerahasiaan pasien harus dijaga, sehingga dr OEM tidak boleh menyebutkan identitas pasien kepada polisi. dr OEM sudah melaksanakan prosedur perawatan sesuai etika yakni segera menolong dan merawat hingga pulih tanpa memandang identitas dan masalah ekonomi yang tidak membayar.

    3.Dari segi Hukum : karena tindakan aborsi melawan hukum, dr OEM seharusnya melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian dalam wawancara dengan polisi nanti, sehingga dapat diambil tindakan pada para pelaku, tindak aborsi tsb sehingga jera dan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukannya

    4. Dari segi Hak Azazi Manusia : Nn H mempunyai Hak Reproduksi yaitu antara lain hak untuk menentukan jumlah anak dan saat untuk memiliki anak. Tetapi itu tidak menjadikan tindakan aborsi boleh dilakukan, karena dengan aborsi berarti telah membunuh janin dalam kandungan dan merampas hak azazi janin untuk hidup. Nn H juga memiliki hak Azazi untuk hidup tenang dan tidak diusik kehidupan pribadinya agar masih dapat bersekolah nantinya. Nn H juga mempunyai hak untuk dirahasiakan identitasnya dan tidak disiarkan untuk kepentingan publik kecuali atas kehendaknya sendiri atau atas hukum yang berlaku
    Kesimpulan :
    Pada saat wawancara dengan pihak kepolisian nantinya, sebaiknya dr OEM hanya melaporkan kasus yang terjadi dan tidak memberikan identitas pasien untuk melindungi pasien yang telah menjadi korban malpraktek ilegal pensiunan perawat tersebut.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: